Antara Roda Rantis dan Nyawa Terakhir Demokrasi, antara Represi Yang dinormalisasikan dan luka yang menggema, dan nyawa rakyat menjadi diamnya aparat!!!!!
Gelombang demonstrasi kembali menghiasi jalanan ibu kota. Suara orasi, bendera yang dikibarkan, dan derap langkah massa rakyat bertemu dengan barisan aparat bersenjata lengkap. Namun di tengah situasi itu, sebuah tragedi menampar nurani: seorang driver ojek online yang ikut menyuarakan aspirasi justru terlindas mobil rantis kepolisian.
Peristiwa ini sontak menyedot perhatian publik. Bukan hanya karena korban berasal dari kalangan rakyat kecil, melainkan karena hingga kini, Divisi Humas Polri masih bungkam. Tidak ada klarifikasi, tidak ada penjelasan resmi, seolah-olah nyawa rakyat hanya catatan pinggir dalam narasi besar kekuasaan.
Kebisuan ini justru melahirkan pertanyaan lebih mendasar: apa sebenarnya makna kehadiran aparat di jalanan? Apakah untuk menjaga rakyat, atau untuk menunjukkan superioritas negara? Ketika sebuah institusi yang seharusnya hadir sebagai pelindung memilih diam di hadapan tragedi, sulit untuk tidak menyebutnya sebagai bentuk pengabaian moral.
Lembaga-lembaga hak asasi manusia berulang kali mencatat pola serupa: tindakan represif yang dianggap “wajar” dalam setiap demonstrasi. Dari penggunaan gas air mata secara membabi buta, penangkapan sewenang-wenang, hingga kini seorang warga yang harus menjadi korban mobil taktis. Semua mengulang pola yang sama: represi dilegalkan, demokrasi dilukai.
Driver ojek online yang sehari-hari berjuang di jalanan demi sesuap nasi, kini menjadi simbol luka rakyat kecil. Ia datang untuk menyuarakan keresahan, tapi tubuhnya justru menjadi korban. Peristiwa ini memperlihatkan betapa rentannya posisi rakyat ketika berhadapan dengan alat negara.
Di titik inilah kritik paling tajam harus diarahkan: kepolisian tidak bisa terus berlindung di balik jargon “presisi” dan “pengayom”. Tanpa transparansi, tanpa evaluasi serius, jargon hanyalah topeng yang menutupi wajah represif aparat. Bagaimana rakyat bisa percaya, jika aparat memilih diam ketika nyawa melayang di hadapannya?
Refleksi ini penting: negara demokratis tidak diukur dari kuatnya kendaraan taktis yang diparkir di jalanan, melainkan dari seberapa besar keberanian aparat untuk menahan diri dan mendengar suara rakyat. Jika pendekatan koersif terus dilanggengkan, jarak antara rakyat dan kepolisian hanya akan makin melebar.
Tragedi ini seharusnya menjadi momentum koreksi besar-besaran. Kepolisian tidak boleh terus memposisikan rakyat sebagai ancaman. Sebaliknya, mereka harus kembali pada peran dasarnya: melindungi, mengayomi, dan melayani. Tanpa itu, kepolisian hanya akan dikenang sebagai alat kekuasaan, bukan penjaga kemanusiaan.
Tragedi ini bukan sekadar catatan hitam di tengah aksi massa. Ia adalah cermin buram dari cara negara memperlakukan warganya. Diamnya kepolisian hanya menegaskan adanya krisis kepercayaan yang semakin dalam. Sudah saatnya aparat berhenti melihat rakyat sebagai musuh.
Keadilan harus ditegakkan, transparansi harus ditunjukkan. Jika tidak, luka ini akan terus membusuk dan menggerogoti legitimasi institusi kepolisian itu sendiri. Sebab pada akhirnya, rakyat tidak menuntut hal yang muluk—hanya perlakuan manusiawi, rasa aman, dan jaminan bahwa nyawa mereka tidak bisa ditukar dengan alasan stabilitas semu.
Pewarta : Manusia Yang Tidak Pernah Bercita-Cita Menjadi Polisi
Komentar
Posting Komentar